Kasus 105 jemaah umrah asal Pasaman Barat bukan sekadar kegagalan sebuah biro perjalanan memberangkatkan masyarakat ke Tanah Suci. Ia menjadi cermin rapuhnya perlindungan konsumen dalam bisnis perjalanan ibadah sekaligus ujian bagi kehadiran negara dalam menjaga amanah umat.
Ada sesuatu yang menyedihkan sekaligus ironis dari peristiwa 105 jemaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang gagal berangkat ke Tanah Suci akibat persoalan biro perjalanan Suka Travel di bawah PT Sulthan Khatulistiwa Indonesia.
Mereka bukan sedang membeli paket wisata biasa. Mereka sedang mempersiapkan perjalanan spiritual yang mungkin telah lama diimpikan, direncanakan, dan diperjuangkan dengan menyisihkan penghasilan selama bertahun-tahun.
Bagi sebagian orang, berangkat umrah bukan perkara mudah. Ada yang menabung sedikit demi sedikit, mengurangi kebutuhan keluarga, bahkan mengorbankan sebagian aset agar dapat memenuhi panggilan ibadah ke Baitullah.
Namun, harapan itu justru berujung pada ketidakpastian. Alih-alih sampai di Tanah Suci, para jemaah harus menghadapi persoalan keberangkatan, keterlambatan, dan penelantaran.
Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat menyatakan sedang menyusun analisis yuridis dan berkoordinasi dengan Kemenhaj pusat untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Langkah ini patut diapresiasi. Namun, persoalan yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar membawa sebuah perusahaan ke hadapan hukum.
Pertanyaan mendasarnya: bagaimana masyarakat yang hendak beribadah bisa sampai pada situasi seperti ini? Di mana sistem perlindungan dan pengawasan negara sebelum 105 jemaah menjadi korban?
Ketika ibadah berubah menjadi komoditas bisnis
Kita perlu mengakui bahwa penyelenggaraan perjalanan umrah merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Ada perusahaan, investasi, tenaga kerja, pemasaran, dan transaksi jasa di dalamnya.
Namun, bisnis perjalanan ibadah tidak dapat diperlakukan sepenuhnya seperti bisnis perjalanan wisata biasa.
Ada dimensi kepercayaan, spiritualitas, dan tanggung jawab moral yang melekat di dalamnya. Jemaah mempercayakan bukan hanya uang, melainkan juga harapan dan kehormatan perjalanan ibadahnya kepada penyelenggara.
Di sinilah persoalan mendasar muncul. Ketika orientasi bisnis lebih dominan daripada tanggung jawab pelayanan, jemaah berpotensi direduksi menjadi sekadar angka transaksi.
Padahal, dana yang diserahkan masyarakat merupakan amanah yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
Dalam perspektif Islam, persoalan ini berkaitan langsung dengan prinsip amanah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”
Amanah bukan sekadar istilah yang indah untuk dipajang dalam brosur promosi perjalanan umrah. Amanah harus menjadi prinsip operasional perusahaan: jujur dalam informasi, transparan dalam pengelolaan dana, bertanggung jawab dalam pelayanan, dan tidak mempermainkan kepercayaan masyarakat.
Ironis jika simbol-simbol agama digunakan untuk membangun kepercayaan konsumen, tetapi tanggung jawab moral justru diabaikan.
Jangan sampai kesalehan menjadi instrumen pemasaran, sementara profesionalitas dan integritas tidak menjadi fondasi bisnis.
Persoalan yang lebih serius: di mana pengawasan negara?
Ada satu informasi yang perlu mendapat perhatian serius dalam kasus ini. Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa izin operasional Suka Travel telah dibekukan sekitar satu tahun sebelumnya. Bahkan, muncul dugaan penggunaan akun Siskopatuh milik PPIU lain dalam proses keberangkatan jemaah.
Jika informasi tersebut benar dan dapat dibuktikan, persoalannya menjadi jauh lebih serius.
Bagaimana sebuah biro perjalanan yang disebut telah mengalami pembekuan izin masih dapat menghimpun dan mengorganisasikan calon jemaah?
Bagaimana sistem administrasi penyelenggaraan umrah dapat digunakan melalui akun penyelenggara lain?
Siapa yang mengetahui, menyetujui, atau memfasilitasi praktik tersebut?
Apakah sistem pengawasan pemerintah hanya berfungsi memeriksa dokumen administratif, atau benar-benar mampu memastikan bahwa penyelenggara yang beroperasi memenuhi seluruh persyaratan?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai tuduhan. Justru harus menjadi agenda pemeriksaan yang objektif, terbuka, dan berbasis bukti.
Jika benar terdapat penyelenggara yang izinnya telah dibekukan tetapi masih dapat menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan pemberangkatan jemaah, berarti terdapat persoalan serius dalam efektivitas pengawasan.
Negara tidak boleh hanya hadir setelah masyarakat menjadi korban.
Kita tidak ingin kementerian hanya tampil ketika persoalan sudah viral, menyampaikan pernyataan, membentuk koordinasi, lalu menyerahkan seluruh proses kepada mekanisme hukum. Negara seharusnya hadir jauh sebelum kerugian masyarakat terjadi.
Pengawasan yang baik bukan diukur dari banyaknya surat peringatan atau jumlah sanksi administratif, melainkan dari kemampuan sistem mencegah masyarakat menjadi korban.
Jangan berhenti pada perusahaan, periksa seluruh rantai tanggung jawab
Dalam kasus ini, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh.
Pertama, pihak perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban mengenai dana yang telah dibayarkan jemaah, perjanjian pelayanan, status perizinan, serta alasan kegagalan keberangkatan.
Kedua, dugaan penggunaan akun Siskopatuh milik PPIU lain harus diperiksa. Jika terdapat keterlibatan pihak lain, pemeriksaan harus menjangkau seluruh pihak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Ketiga, perlu dilakukan penelusuran aliran dana. Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang mereka mengalir, untuk apa digunakan, dan bagaimana mekanisme pengembaliannya.
Keempat, pemerintah perlu mengevaluasi proses pengawasan dan mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
Penting ditegaskan bahwa kegagalan memberangkatkan jemaah tidak otomatis membuktikan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penegakan hukum harus didasarkan pada fakta, bukti, dan terpenuhinya unsur hukum.
Namun, kehati-hatian hukum tidak boleh menjadi alasan untuk menunda perlindungan terhadap korban.
UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah memberikan landasan mengenai kewajiban penyelenggara, pelayanan, perlindungan jemaah, dan pengawasan pemerintah.
Demikian pula UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan terhadap hak masyarakat dalam transaksi jasa.
Dengan demikian, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah akan menempuh langkah hukum. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa hak-hak jemaah benar-benar dipulihkan.
Jangan sampai proses hukum berjalan panjang, sementara masyarakat harus menanggung sendiri kerugian yang mereka alami.
Negara harus melindungi, bukan sekadar bereaksi
Kasus 105 jemaah Pasaman Barat seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan umrah di Indonesia.
Ada beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan.
Pertama, pemerintah harus memastikan pendataan kerugian setiap jemaah dan mengupayakan pengembalian dana melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kedua, perlu dilakukan audit terhadap aliran dana yang dihimpun dari jemaah serta penelusuran pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Ketiga, Kemenhaj harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan PPIU, termasuk transparansi status perizinan dan penggunaan Siskopatuh.
Keempat, pemerintah perlu membangun sistem informasi publik yang memungkinkan masyarakat memeriksa legalitas biro perjalanan umrah sebelum melakukan pembayaran.
Kelima, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara profesional, tanpa pandang bulu.
Keenam, perlu dibangun mekanisme pengaduan dan perlindungan jemaah yang cepat, mudah diakses, serta memiliki kepastian penyelesaian.
Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berhadapan sendirian dengan perusahaan yang memiliki sumber daya, jaringan, dan kemampuan hukum lebih besar.
Perlindungan terhadap jemaah bukan kemurahan hati pemerintah. Itu merupakan tanggung jawab negara.
Mengembalikan makna amanah dalam bisnis keagamaan
Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah, industri perjalanan ibadah seharusnya tumbuh dengan standar profesionalitas dan integritas yang lebih tinggi.
Agama tidak boleh dijadikan tameng untuk melindungi praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.
Penyelenggara perjalanan umrah harus memahami bahwa mereka bukan sekadar menjual tiket, hotel, transportasi, dan paket perjalanan. Mereka mengemban kepercayaan masyarakat yang memiliki dimensi moral dan spiritual.
Pemerintah juga harus menyadari bahwa perlindungan jemaah merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik.
Jangan sampai masyarakat semakin sulit membedakan antara penyelenggara yang benar-benar profesional dengan pihak yang hanya pandai membangun citra religius.
Pada akhirnya, kasus 105 jemaah Pasaman Barat harus menjadi pelajaran mahal bagi semua pihak.
Kita tentu berharap para jemaah memperoleh kembali hak-haknya, kerugian mereka dipulihkan, dan pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dimintai pertanggungjawaban.
Namun, lebih dari itu, kita membutuhkan perubahan sistemik agar kejadian serupa tidak terus berulang dengan korban yang berbeda.
Sebab, keberhasilan negara dalam menyelenggarakan dan mengawasi perjalanan ibadah tidak cukup diukur dari berapa banyak jemaah yang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci.
Keberhasilan itu juga harus diukur dari kemampuannya melindungi masyarakat sejak mereka mendaftarkan diri, membayarkan uang, menjalani proses keberangkatan, hingga kembali ke tanah air.
Jangan biarkan air mata jemaah menjadi harga yang harus dibayar akibat lemahnya pengawasan negara. Umrah adalah perjalanan suci, tetapi melindungi orang-orang yang hendak beribadah adalah kewajiban negara yang tidak boleh ditawar.
