Menguji Komitmen Kebangsaan di Tengah Korupsi, Ketidakadilan, dan Kerusakan Negeri
Ada orang yang paling lantang berbicara tentang cinta tanah air, tetapi tangannya justru ikut merampas kekayaan negeri. Ada yang paling sering mengutip Pancasila, tetapi perilakunya jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ada pula yang berbicara tentang persatuan bangsa, tetapi kebijakannya justru melahirkan ketimpangan, diskriminasi, dan penderitaan rakyat.
Ironisnya, mereka tidak selalu berdiri di luar pagar kekuasaan. Sebagian justru berada di dalamnya. Mengenakan atribut kebangsaan, mengucapkan sumpah jabatan, dan berbicara atas nama kepentingan rakyat.
Lalu, siapa sesungguhnya yang sedang mengkhianati bangsa?
Pertanyaan ini penting diajukan ketika nasionalisme semakin sering dipertontonkan sebagai slogan, tetapi belum selalu tercermin dalam perilaku. Kita seolah lebih mudah mengukur kecintaan seseorang terhadap Indonesia dari kerasnya ia menyuarakan nasionalisme daripada dari integritas dan pengabdiannya kepada rakyat.
Padahal, cinta tanah air bukan sekadar urusan simbol, seremoni, dan pidato kenegaraan. Ia adalah komitmen moral yang harus dibuktikan melalui tindakan.
Nasionalisme Bukan Sekadar Slogan
Nasionalisme sering dipahami sebagai kebanggaan terhadap bangsa, penghormatan terhadap simbol negara, dan kesediaan menjaga persatuan. Semua itu penting. Namun, nasionalisme akan kehilangan makna apabila tidak disertai tanggung jawab moral terhadap kehidupan rakyat.
Apa artinya berbicara tentang cinta Indonesia jika kekayaan negara dikorupsi? Apa maknanya mengibarkan bendera Merah Putih jika pada saat yang sama hak-hak rakyat diabaikan? Apa gunanya menyerukan persatuan jika ketidakadilan dibiarkan tumbuh dan sebagian masyarakat terus hidup dalam kemiskinan?
Kita perlu membedakan nasionalisme yang bersifat simbolik dengan nasionalisme yang bersifat substantif.
Nasionalisme simbolik tampak dalam slogan, upacara, pidato, dan berbagai ekspresi kebanggaan terhadap negara. Sementara itu, nasionalisme substantif hadir dalam kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan keberanian memperjuangkan kepentingan bersama.
Seseorang mungkin sangat fasih berbicara tentang nasionalisme, tetapi belum tentu memiliki komitmen kebangsaan yang sesungguhnya.
Sebaliknya, seorang guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menjaga tanahnya, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, aktivis yang memperjuangkan lingkungan, dan warga yang jujur menjalankan tanggung jawabnya mungkin tidak pernah berpidato tentang nasionalisme. Namun, melalui tindakan mereka, nilai-nilai kebangsaan justru hidup.
Karena itu, nasionalisme seharusnya tidak diukur dari seberapa keras seseorang meneriakkan cinta tanah air, melainkan dari seberapa besar kontribusinya menjaga kehormatan dan masa depan bangsa.
Pengkhianatan Tidak Selalu Datang dari Luar
Kita sering membayangkan pengkhianatan bangsa sebagai tindakan yang dilakukan oleh musuh dari luar negeri. Padahal, ancaman terhadap masa depan bangsa juga dapat muncul dari dalam kehidupan bernegara sendiri.
Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi kebijakan, eksploitasi sumber daya alam, diskriminasi, dan pengabaian hak-hak masyarakat merupakan persoalan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan kebangsaan.
Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum atau persoalan administrasi keuangan negara. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah publik. Setiap anggaran yang diselewengkan berarti ada hak masyarakat yang berpotensi tidak terpenuhi. Ada sekolah yang kehilangan kesempatan untuk berkembang, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, infrastruktur yang terbengkalai, dan pelayanan publik yang tidak optimal.
Begitu pula kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Hutan yang rusak, sungai yang tercemar, tanah yang kehilangan daya dukung, dan masyarakat yang kehilangan ruang hidup bukan sekadar persoalan ekologis. Semua itu menyangkut masa depan bangsa.
Mencintai Indonesia seharusnya berarti menjaga kekayaan alamnya, bukan menghabiskannya demi kepentingan sesaat.
Di sinilah kita perlu menguji kembali makna pengkhianatan terhadap bangsa. Pengkhianatan tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Ia juga dapat berlangsung melalui kebijakan yang tidak adil, praktik korupsi, keserakahan ekonomi, dan pengabaian tanggung jawab terhadap rakyat.
Tentu, setiap tuduhan terhadap individu harus didasarkan pada bukti dan proses hukum. Kritik kebangsaan tidak boleh berubah menjadi fitnah atau penghakiman tanpa dasar.
Namun, prinsipnya jelas: jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan kekayaan negara bukan milik segelintir orang.
Persatuan Tanpa Keadilan Hanya Menjadi Slogan
Salah satu persoalan dalam kehidupan kebangsaan adalah kecenderungan memahami persatuan seolah-olah masyarakat tidak boleh berbeda pendapat dan tidak boleh mengkritik kekuasaan.
Padahal, persatuan tidak identik dengan keseragaman. Kritik tidak otomatis berarti permusuhan. Perbedaan pendapat tidak selalu menjadi ancaman bagi negara.
Dalam kehidupan demokrasi, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab justru menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.
Kita perlu berhati-hati ketika istilah nasionalisme digunakan untuk membungkam kritik, sementara praktik ketidakadilan justru dibiarkan. Jangan sampai orang yang menyuarakan penderitaan rakyat dicap sebagai pembenci bangsa, sedangkan mereka yang merugikan kepentingan publik berlindung di balik simbol-simbol nasionalisme.
Persatuan yang sehat harus berdiri di atas keadilan. Tanpa keadilan, persatuan mudah berubah menjadi tuntutan agar masyarakat diam menghadapi ketimpangan.
Al-Qur’an memberikan landasan moral yang sangat kuat dalam persoalan ini. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 135:
“Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu.”
Pesan ayat ini sangat mendalam. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, apalagi kekuasaan.
QS. Al-Maidah ayat 8 juga mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa.
Artinya, keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa, siapa yang menjadi kawan, dan siapa yang dianggap lawan.
Dalam perspektif ini, membela bangsa tidak berarti membenarkan semua tindakan penguasa. Justru keberanian mengingatkan kekuasaan agar tidak menyimpang merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai warga negara.
Kesalehan Individual dan Krisis Kesalehan Sosial
Persoalan nasionalisme juga perlu dilihat dari perspektif keagamaan.
Kita sering menyaksikan kehidupan masyarakat yang semakin ramai dengan ekspresi keberagamaan. Rumah ibadah berdiri, kegiatan keagamaan berlangsung, dan simbol-simbol religius hadir dalam berbagai ruang publik.
Semua itu tentu merupakan bagian penting dari kehidupan beragama. Namun, ada pertanyaan reflektif yang perlu kita ajukan: apakah meningkatnya ekspresi keberagamaan selalu berjalan seiring dengan meningkatnya kejujuran, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap bangsa?
Jangan sampai agama hanya menjadi identitas, sementara nilai-nilai moralnya tidak hadir dalam perilaku.
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya (HR. Bukhari dan Muslim).
Jika pesan ini diperluas dalam kehidupan sosial, keberagamaan seharusnya melahirkan sikap yang tidak merugikan, tidak menindas, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak mengambil hak orang lain.
Keimanan tidak cukup diukur dari kesalehan ritual. Ia juga harus tercermin dalam kesalehan sosial.
Orang yang memahami agama seharusnya tidak nyaman melihat korupsi, tidak diam menghadapi ketidakadilan, tidak membenarkan eksploitasi manusia, dan tidak membiarkan lingkungan dihancurkan demi keserakahan.
Dengan demikian, komitmen kebangsaan bukan sesuatu yang bertentangan dengan keimanan. Justru nilai-nilai keimanan seharusnya menjadi sumber kekuatan moral untuk menjaga kehidupan bersama.
Mengembalikan Nasionalisme kepada Tanggung Jawab
Lalu, apa yang harus dilakukan?
Pertama, membangun kembali integritas dalam kehidupan publik. Pejabat negara harus memahami bahwa jabatan bukan fasilitas untuk memperkaya diri, melainkan amanah untuk melayani masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum harus menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar.
Kedua, memperkuat pendidikan kebangsaan yang kritis dan bermakna. Pendidikan tidak cukup mengajarkan peserta didik menghafal Pancasila, UUD 1945, atau ayat-ayat tentang persatuan. Mereka harus dibimbing memahami persoalan nyata bangsa, berani mempertanyakan ketidakadilan, dan mampu mengambil tanggung jawab sosial.
Ketiga, membangun budaya kritik yang sehat. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, mengawasi kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan publik. Kritik harus berbasis fakta, argumentatif, dan tidak berubah menjadi fitnah maupun kebencian.
Keempat, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Cinta tanah air tidak cukup diwujudkan melalui kebanggaan terhadap keindahan alam Indonesia. Ia harus hadir dalam tindakan menjaga hutan, sungai, laut, tanah, dan ruang hidup masyarakat.
Kelima, menghidupkan kembali solidaritas sosial dan gotong royong. Persatuan bangsa tidak dibangun hanya melalui pidato elite politik, tetapi melalui keadilan, kepedulian, dan kerja bersama dalam kehidupan sehari-hari.
Keenam, menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ukuran keberhasilan kekuasaan bukan seberapa lama seseorang bertahan dalam jabatan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari amanah yang dipercayakan kepadanya.
Saatnya Menguji Diri Sendiri
Pada akhirnya, persoalan nasionalisme bukan hanya tentang siapa yang paling pantas disebut pengkhianat bangsa. Lebih dari itu, persoalan ini merupakan ajakan untuk menguji diri sendiri.
Apakah kita sudah menjadi warga negara yang jujur? Apakah kita menghargai perbedaan? Apakah kita berani membela keadilan? Apakah kita menjaga lingkungan? Apakah kita menggunakan jabatan, ilmu, kekayaan, dan kekuasaan untuk kepentingan bersama?
Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari pengkhianat bangsa di luar diri sendiri, tetapi lupa memeriksa kemungkinan pengkhianatan dalam tindakan kita sehari-hari.
Bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang nasionalisme. Bangsa ini membutuhkan negarawan yang berintegritas, pemimpin yang amanah, pendidik yang mencerdaskan, penegak hukum yang adil, pengusaha yang bertanggung jawab, dan warga negara yang memiliki kepedulian terhadap sesama.
Kita perlu mengembalikan nasionalisme dari panggung slogan ke ruang pengabdian, dari pidato ke tindakan, dari simbol ke integritas.
Sebab, Indonesia tidak akan menjadi bangsa besar hanya karena rakyatnya pandai mengucapkan cinta tanah air. Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat apabila kecintaan itu diwujudkan dalam kejujuran, keadilan, keberanian, dan pengabdian.
Jangan hanya bertanya siapa yang mengkhianati bangsa. Bertanyalah juga: apa yang telah kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini dari pengkhianatan?
Sebab, mencintai Indonesia bukan sekadar hak untuk dibanggakan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya pandai mengucapkan cinta tanah air. Indonesia membutuhkan lebih banyak orang yang benar-benar menjaga tanah airnya.
