Praktik menyewa orang lain untuk menuntaskan skripsi ternyata bukan lagi cerita di pinggiran kampus. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan jejak joki tugas akhir ditemukan di hampir seluruh perguruan tinggi yang disurvei. Seorang pemerhati pendidikan menyebut temuan itu sebagai tanda bahaya bagi mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
Temuan Survei Integritas KPK
Gambaran tersebut berasal dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dirilis KPK pada Selasa, 6 Oktober 2026, di Gedung Merah Putih, Jakarta. Survei ini menjangkau 42.810 responden, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan menilai tiga aspek: karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, serta tata kelola.
Untuk jenjang kampus, praktik joki tugas akhir dilaporkan oleh 43 persen responden dari kalangan mahasiswa dan dosen. Praktik itu tercatat di 91 persen dari 1.090 perguruan tinggi yang masuk survei. KPK juga mencatat 50 persen responden mengaku mengetahui praktik menyontek saat ujian, yang terjadi di 94 persen kampus.
Di sisi lain, skor Indeks Integritas Pendidikan nasional sebenarnya membaik, naik dari 69,5 menjadi 73,30 dan masuk kategori adaptif. Meski begitu, sebaran joki yang begitu luas menunjukkan bahwa perbaikan angka belum sepenuhnya menyentuh persoalan karakter.
Bukan Hanya Skripsi
Pemerhati pendidikan Doni Koesoema A. menilai temuan itu hanya puncak dari persoalan yang lebih dalam. Kepada Kompas.com, Selasa (3/11/2026), ia mengaku mendengar langsung cerita serupa dari lingkungan mahasiswa tempatnya mengajar.
Menurut Doni, jasa joki tidak hanya dipakai untuk skripsi, tetapi juga untuk tugas kuliah sehari-hari. Bentuknya pun beragam, dari membayar penyedia jasa hingga menitipkan pekerjaan kepada teman yang dianggap lebih tekun. Ia menambahkan, kebiasaan ini sudah tampak sejak sebelum mahasiswa masuk kampus, misalnya lewat joki dalam seleksi masuk perguruan tinggi.
Sistem yang Gagal Menumbuhkan Motivasi
Doni memandang maraknya joki sebagai kegagalan sistem, bukan semata kesalahan satu atau dua kampus. Menurut dia, sistem pendidikan belum berhasil menumbuhkan semangat belajar yang tulus dari dalam diri mahasiswa. Bila tujuan kuliah hanya lulus ujian dan mengejar nilai, kata Doni, kualitas pendidikan patut dipertanyakan.
Ia juga menyoroti kewajiban skripsi bagi semua mahasiswa sarjana. Skripsi menuntut kedisiplinan, ketertiban, dan kemampuan berbahasa yang baik, tetapi mewajibkannya kepada semua orang justru bisa melahirkan beban yang tidak tulus. Doni mengingatkan bahwa sejak era Menteri Nadiem Makarim, pemerintah sudah membuka pilihan tugas akhir lain seperti proyek dan karya kolaborasi.
Ia mengusulkan pembagian yang lebih proporsional. Mahasiswa S1 cukup menuntaskan beban SKS, mahasiswa S2 menempuh ujian komprehensif, sedangkan karya tulis akademik yang mendalam baru diwajibkan pada jenjang S3. “Jadi memang harus ditata, sistem yang lebih fleksibel,” ujarnya.
Soal Mentalitas dan Hukum Pasar
Ketika ditanya apa yang mendorong mahasiswa mengambil jalan pintas, Doni menjawab singkat: mentalitas. Ia melihat pola pikir serba gampang pada sebagian mahasiswa dari keluarga mampu, yang menganggap proses belajar bisa dibeli dengan uang.
Pola pikir seperti itu, menurut dia, tidak akan membentuk pribadi yang mandiri, karena banyak hal dalam hidup hanya bisa diraih dengan usaha sendiri. Selama masih ada pembeli, kata Doni, jasa joki akan terus ada. “Jasa itu akan tetap selalu ada karena ada yang membelinya,” katanya.
Temuan KPK ini menjadi pengingat bagi kampus, pemerintah, dan orang tua bahwa integritas akademik tidak cukup dijaga lewat aturan teknis saja. Perlu pembenahan cara belajar dan cara menilai mahasiswa agar ijazah benar-benar mencerminkan proses yang dijalani.
Sumber: Kompas.com
